Pemerintah Indonesia akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata untuk memberantas praktik korupsi dan pungutan liar yang sering terjadi di destinasi pariwisata di tanah air. Keberadaan pokja ini diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada wisatawan dan pelaku usaha di sektor pariwisata.

Pungutan liar atau pungli merupakan masalah yang sering terjadi di tempat-tempat wisata di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya merugikan wisatawan, namun juga merugikan negara karena pendapatan dari sektor pariwisata menjadi tidak optimal akibat adanya pungutan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan membentuk pokja penanggulangan pungli di tempat wisata. Pokja ini akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap praktik pungli yang terjadi di destinasi wisata.

Selain itu, pokja ini juga akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pungli serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang terbukti melakukan praktik korupsi di tempat wisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pungli dan mencegah terjadinya praktik ilegal tersebut di masa mendatang.

Dengan adanya pokja penanggulangan pungli di tempat wisata, diharapkan kepercayaan wisatawan terhadap destinasi pariwisata di Indonesia akan semakin meningkat. Selain itu, pelaku usaha di sektor pariwisata juga akan merasa lebih aman dan nyaman dalam beroperasi tanpa harus khawatir akan adanya pungutan liar yang merugikan.

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas praktik pungli di tempat wisata demi meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pokja penanggulangan pungli, diharapkan sektor pariwisata di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara dan masyarakat.